Pengawasan dan Perlindungan Pemerintah terhadap Konsumen

Kemajuan teknologi juga membawa perubahan-perubahan besar dalam segala bidang, salah satunya adalah bidang pengobatan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut tampak dengan meningkatnya industri farmasi, obat tradisional, makanan, kosmetika, dan alat-alat kesehatan. Selain itu, penggunaan teknologi yang semakin modern membuat industri farmasi pun mampu memproduksi suatu produk yang mencakup skala besar.

Sementara itu, kemajuan ilmu pengobatan yang semakin modern ternyata tidak mematikan pengobatan tradisional yang lebih dulu dikenal. Obat tradisional telah menjadi obat alternatif yang diyakini khasiatnya. Obat tradisional dianggap tidak mempunyai efek samping karena hanya mengandung bahan-bahan dari alam yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Hal tersebut tampak dari jumlah masyarakat yang memanfaatkan pengobatan tradisional dalam jumlah yang cukup tinggi.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, obat tradisional tidak berbentuk sederhana lagi. Saat ini, bentuk obat trasdisional hampir menyerupai obat modern, baik dalam bentuk tablet maupun kapsul. Selain dari bentuknya, obat tradisional juga mengalami peningkatan dalam skala penggunaannya. Pada awalnya, obat tradisional hanya digunakan bagi kalangan terbatas, misalnya untuk pribadi dan keluarga saja. Namun, akhir-akhir ini penggunaan obat tradisional sudah mencakup sebagian besar masyarakat. Industri obat tradisional semakin marak dan semakin banyak produk obat tradisioal yang beredar di pasaran, mulai dari obat tradisional lokal hingga impor.

Maraknya industri obat tradisional menyebabkan terjadinya persaingan antara pelaku usaha obat secara umum dan khususnya pelaku usaha obat tradisional itu sendiri. Hal yang diutamakan oleh mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara memperbanyak hasil penjualan produk. Untuk memperbanyak hasil penjualan, mereka menjanjikan khasiat yang cepat pada produk-produk yang dijual sehingga mereka mencampur obat tradisional dengan bahan kimia.

Bahan kimia obat (BKO) yang dipergunakan dalam obat tradisional memang berfungsi mempercepat khasiat obat tradisional yang bersangkutan. Namun, di sisi lain, pelaku usaha telah mengabaikan ketentuan tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut CPOTB, obat tradisional yang diproduksi hanya mengandung bahan-bahan alami, seperti bahan hewani, mineral ataupun campuran dari ketiga bahan tersebut. Penggunaan BKO dalam obat tradisional juga dilarang oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Permenkes246/1990) tentang izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Akhir-akhir ini, banyak pelaku usaha di bidang obat tradisional yang mencampur produk yang dijualnya dengan BKO. Hal ini tampak dari berita-berita di media mengenai obat-obat tradisional yang ditarik dari pasaran karena obat tradisional tersebut mengandung BKO. Salah satu contoh kasus obat tradisional tersebut adalah obat tradisional pelangsing Arma Sin Gang San Langsing Ayu yang ditarik dari pasaran karena mengandung zat sibutramine hydrochloride (sibutramin hidroklorida). Zat sibutramin hidroklorida merupakan salah satu bahan kimia yang dipergunakan dokter untuk obat pelangsing dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter karena zat tersebut tergolong obat keras. Penggunaan zat sibutramin hidroklorida memberikan khasiat yang cepat, namun disertai efek yang membahayakan bagi tubuh. Selain itu, obat yang mengandung zat sibutramin hidroklorida berbahaya bagi konsumen karena dapat memicu serangan stroke, gagal jantung, dan arteri koroner.

Konsumen di Indonesia masih cenderung pasif, walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Konsumen masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut cenderung mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelau usaha terhadap hak konsumen, sementara pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat.

Oleh karena itu, pemerintah, selaku pihak yang berwenang menegakkan perlindungan hukum terhadap konsumen, harus bersikap proaktif dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Terkait dengan obat tradisional, upaya pemerintah untuk melindungi konsumen obat tradisional adalah melalui pembentukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pada suatu produk serta memberikan edukasi secara kontinue kepada masyarakat sehingga perlindungan kepada konsumen dapat ditingkatkan.

Di Indonesia, sudah ada suatu badan yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 ddan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengatur pembentukan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden. BPOM merupakan salah satu LPND yang mempunyai tugas yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

Sebagai contoh, dalam Pasal 68 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 disebutkan tentang fungsi BPOM yang terkait dengan pengawasan suatu produk antara lain menyusun serta melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan dianggap tidak diperlukan, maka BPOM pun tidak ada.

Sementara itu, dalam PAsal 67 Keppres Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat melaksanakan tugasnya, BPOM diberikan kewenangan. Kewenangan BPOM dalam menjalankan fungsinya terdapat dalam Pasal 68 Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yaitu mengadakan penyusunan rencana nasional secara makro dan merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan secara makro dalam bidang obat dan makanan, membuat penetapan mengenai pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan, memberikan izin bagi peredaran obat dan pengawasan industri farmasi, serta menetapkan pedoman bagi pengembangan tanaman obat.

Di samping itu, kewajiban penulisan label dalam bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pemerintah dalam waktu dekat juga akan mewajibkan setiap produk impor untuk menggunakan label berbahasa Indonesia. Aturan tersebut bertujuan menekan tingginya penyelundupan barang impor, seperti data asal produk, perusahaan importir, dan penggunaan bahasa Indonesia. Kebijakan mengenai label tersebut harus diterapkan agar produk dalam negeri tidak terancam atau kalah saing dengan banyaknya produk impor ilegal.

Persepsi Masyarakat terhadap Obat | Peran Masyarakat terhadap Obat Ilegal

This entry was posted in Hidup Sehat Tanpa Obat. Bookmark the permalink.